Selain tidak memasukan dan melaporkan penggunaan keuangan daerah oleh Perusahaan Daerah (Perusda) LKPj Wali Kota Palopo juga dinilai tidak lengkap dan menjelaskan secara diteil penggunaan keuangan daerah per SKPD.
Sebut saja, penggunaan keuangan daerah oleh Dinas Pendidikan. Anggota Pansus LKPj, Dahri Suli, mengatakan mestinya Dinas Pendidikan secara terbuka dab terperinci menjelaskan penggunaan anggarannya disetiap program yang dijalankan.
"Jangan hanya secara garis besar saja, data mereka tidak lengkap, pansus ini atau kami ini harus dan bertugas untuk membedah LKPj tersebut, kadisnya pun ditanya malah mangkir dan mengatakan bukan mereka yang susun, malah tunjuk Bappeda," ujar Dahri Suli dengan nada kesal.
Politisi PKB ini menegaskan, meski Bappeda yang menyusun LKPj tersebut harusnya Kadis Pendidikan, Akram Risa mampu menjelaskan setiap item program yang kami tanyakan. "Tadi kami tanya, Kadis Pendidikan malah bilang Bappeda yang susun, Laporan Wali Kota kali ini tidak layak jadi LKPj," ujarnya, rabu, (26/4) kemarin.
Selain Dinas Pendidikan, seluruh anggota Pansus LKPj Wali Kota Palopo di DPRD Palopo, menyesalkan tidak adanya laporan penggunaan anggaran oleh Perusda dijelaskan dalam LKPj tersebut. Sehingga sebelum pembahasan kemarin, Pansus LKPj pernah menghearing Perusa yang mengelolah pabrik Zaro.
Dalam rapat pansus kemarin, hal inu kembali dipersoalkan, terlebih kondisi keuangan Perusda Palopo tengah terpuruk bahkan produksi Zaro Snack yang dikelola oleh Perusda Palopi dilaporkan merugi.
Dijelaskan dalam pembahasan kemarin, Zaro Snack, yang diproduksi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palopo, masih sulit bersaing di pasaran. Akibatnya, Perusda Palopo harus menanggung rugian hingga Rp300 juta di 2016.
Direktur Produksi dan Keuangan Perusda Palopo, Reski Ihsan Humang, merincikan penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo kepada Perusda Palopo secara keseluruhan sudah sekira Rp11 miliar.
Modal tersebut dalam bentuk pembelian mesin sebesar Rp2,5 miliar, Rp6,5 miliar untuk PLTMH, dan Rp3 miliar modal berupa uang tunai. Ia juga menyebutkan, meski merugi, namun konsep pemberdayaan masyarakat tetap jalan. Dimana sekitar 33 kelompok Khilan dihidupkan.
"Meski kita belum untung, namun konsep pemberdayaan masyarakat, kita tetap hidup. Sebab ada sekitar 330 orang yang hidup dalam Zaro Snack ini," ujarnya.
Direktur Utama Perusda Palopo, Amir Tarria, menambahkan, untuk selama 2016, biaya produksi sebesar Rp1,5 miliar, biaya lainnya sebesar Rp512 juta, biaya beban pemasaran Rp189 juta, dan biaya beban umum sebesar Rp981 juta.
Direktur Pemasaran Perusda Palopo, Asmal, menjelaskan, kerugian tersebut dikarenakan salah satunya bahan Zaro hanya mampu bertahan 6 bulan, karena tidak mengandung pengawet atau bahan kimiawi, sehingga ini menjadikan Zaro Snack lebih cepat mengalami ekspair dan tidak layak dikonsumsi lagi. Selain memang karena persaingan di pasaran cukup ketat.
"Produk kita ini hanya punya satu kelemahan, namun 3 kelemahan. Kekurangannya, biaya promosi, cepat expire, dan harga, sedangkan kelebihannya hanya pada kemasannya yang ekslusive. Makanya kita agak sulit bersaing," tandasnya.
Ketua Pansus LKPj Wali Kota Palopo tahun 2016, H Henry Ghalib, mengatakan, dirinya kecewa mendengar kerugian yang dialami Perusda. Ia bahkan menyebutkan, kalau memang sudah tidak bisa dihidupkan, lebih baik ditutup saja.
"Bagaiamana kalau kita tutup saja ini Perusda, karena telah merugi dan tidak mampu berjalan dengan semustinya," kunci Hendri Ghalib.(che)
0 comments:
Post a Comment