Sejumlah titik balapan liar selama ini di Kota Palopo yakni di sekitar Lapangan Pancasila dan jalan poros depan Gedung SaodenraE hingga samping Masjid Djami Tua. Warga yang tinggal di sekitar mengaku resah dan terganggu karena balapan liar ini dilakukan hingga tengah malam bahkan hingga dini hari.
"Kepolisian harusnya tegas menangani aksi balapan liar di Kota Palopo, mereka sudah sangat menganggu dan menimbulkan kersehan terhadap warga, bukan hanya yang tinggal disekitar lokasi tempat aksi balapan liar tetapi pengguna jalan yang melintas di Pancasila dan sepanjang jalan depan Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, depan Gedung SaodenraE hingga sekitar Masjid Djami Tua," ujar Andi Arrow, salah seorang warga.
Terkait hal ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo melayangkan surat kepada Kapolres Palopo dan memanggilnya ke ruang Komisi I mengikuti rapar dengar pendapat (RDP). Sekira pukul 14.30 RDP berlangsung dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi I berserta dengan Kapolres Palopo, AKBP Taswin SIK MH beserta seluruh kasat dan kabag di Polres Palopo.
Dalam rapat baru-baru ini, Komisi I mempertanyakan penanganan balapan liar selama ini. Selain itu, dewan juga menyorot kinerja kepolisian Polres Palopo dalam penanganan dan menangkap pelaku pembusuran yang juga sudah sangat meresahkan masyarakat.
"Korban balapan liar sudah terlalu banyak, bahkan dari pihak kemanan sendiri juga menjadi korban hingga meninggal dunia. Peran dan upaya kepolisian kami akui cukup maksimal namun demikian tidak ada solusi yang diberikan, aksi balapan liar bahkan pembusuran tetap marak, ini menjadi PR kita bersama utamanya Polres Palopo," urai Dahri Suli, politisi PKB.
Lanjut disampaikan Dahri Suli, kondisi ini memunculkan keresahan dan ketakutan terhadap masyarakat utamanya yang memiliki kegiatan hingga malam hari. "Ada keresahan di masyarakat terhadap bahaya kriminal pada malam hari. Contohnya, kami di DPRD jika rapat hingga tengah malam, pulangnya terkadang hawatir karena sering menemukan aksi balapan liar, belum lagi was-was dengan aksi pembusuran," tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan, Alfri Djamil menambahkan, dari informasi yang diperolehnya, pelaku balapan liar banyak dilakukan oleh warga Palopo yang berasal dari wilayah selatan seperti Songka, Sampoddo dan Purangi, serta warga utara seperti dari Batu. "Bahkan ada warga dari luar Kota Palopo yakni dari Walmas dan Kecamatan Bua," ujarnya.
Kapolres Palopo, AKBP Taswin, dalam kesempatan kemarin menyampaikan bahwa upaya maksimal dalam penanganan balapan liar hingga aksi pembusuran di Palopo sangatlah maksimal. Disebutkan sejumlah kasus pembusuran di Kota Palopo telah berhasil mereka ungkap dan membawa pelakunya hingga ke meja hijua.
"Fungai yang kami kedepankan di lapangan adalah Intelkam dan Satuan Lalulintas, upaya kami saya katakan cukup maksimal meski demikian kami tetap melakukan upaya dan peningkatan penanganannya semaksimal mungkin. Penanganan tindak kriminal di Kota Palopo seperti balapan liar dan pembusuran bukan hanya kami lakukan dalam bentuk penindakan tetapi termasuk dengan melakukan sosialisasi sadar hukum dengan pola dor to dor melalui Babinkantibmas kami di 48 kelurahan di Palopo," ujarnya.
Dalam pertemuan kemarin menyepakati sejumlah nota kesepakatan terkait kantibmas khususnya di bulan suci Ramadhan. Diantaranya peningkatan penanganan aksi balapan liar dengan penindakan tegas dengan cara melibatkan masyarakat melalui komunikasi aktif dengn pihak kepolisian, mengaktifkan kembali Siskamling di setiap kelurahan, peningkatan jadwal patroli utamanya di dua titik, yakni sekitar Lapngan Pancasil dan sekitar Gedung SaodenraE, melibatkan Satpo PP dalam penanganan balapan liar dengan melekat ke kepolisian.
Kasat Lantas Polres Palopo, Sri Toto, kepada Kliknews.id mengungkapkan selama bulan suci Ramdhan pihaknya belum mengamankan satupun kendaraan pelaku balapan liar. "Sejauh ini belum ada, dan kami tekankan, jika ada yang kami amankan, kami akan proses tegas sesuai ketentuan yang ada," kuncinya.(che)
0 comments:
Post a Comment