 |
| Pemateris saat menguraikan soal perizinan di Audotorium Saokotae Palopo. |
Perombakan tersebut sebagai tindaklanjut paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang dikeluarkan Presiden Jokowi. BPMPPT Kota Palopo akan mereformasi sistem perizinannya.
Kepala BPMPPT Kota Palopo, Farid Kasim Judas, saat pembukaan acara Workshop Action Plan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan untuk Iklim Usaha dan Investasi yang Lebih Kondusif, di Auditorium Saokotae, Rabu (3/8), mengungkapkan, bahwa substansi paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah penguatan ekonomi di daerah.
Untuk mendorong dan menguatkan perekonomian daerah tersebut, menurutnya perlu didukung dengan perizinan yang mudah, murah, cepat dan transparan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini masih ada beberapa kendala yang menyebabkan layanan perizinan berjalan lama. Salah satunya adalah kordinasi antar SKPD teknis masih relatif lemah.
"Saya ingin pelayanan kita betul-betul satu pintu. Jangan lagi pelayanan satu pintu kita buka tapi banyak jendela-jendela lain yang terbuka. Ini harus terkordinasi dengan baik. Oleh karena itu dimohon kerjasama yang baik seluruh SKPD yang ada. Ke depan, Tim teknis wajib untuk berkantor di BPMPPT. Tidak lagi memecah konsentrasinya di SKPD masing-masing", tegas Farid.
Ia menambahkan bahwa selama ini ada 22 jenis perizinan yang menurutnya persyaratan teknisnya sama. Hal ini akan menjadi concern BPMPPT agar hal tersebut tidak lagi menyusahkan masyarakat dan dunia usaha. Demikian pula dengan aturan tarif. Farid mengatakan bahwa jika perizinan memang diatur Nol Rupiah, maka harus digratiskan. Demikian pula sebaliknya, jika regulasi yang ada masih mengatur untuk penarikan biaya, maka hal itu harus dilaksanakan.
"Saya ingin lakukan reformasi bidang pelayanan perizinan. Ini semata-mata agar pelayanan publik kita semakin lebih baik, mudah dan murah. Saya juga menargetkan agar di November nanti kita sudah bisa berlakukan aplikasi online. Untuk itu, kami mohon dukungan seluruh SKPD teknis untuk bersama-sama melakukan perbaikan ini", kata mantan Kadisberkam Palopo ini.
Sementara itu, Ismu Iskandar dari Yayasan Adil Sejahtera mengungkapkan bahwa inovasi pelayanan publik khususnya perizinan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kelemahan Kota Palopo salah satunya berada di aspek pelimpahan kewenangan. Menurut Ismu, Palopo bisa belajar dari pengalaman Bandung dan Surabaya yang sangat maju layanan perizinannya.
Salah satu anggota DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil berharap reformasi di bidang perizinan BPMPPT bisa menghasilkan layanan yang cepat, tepat dan jelas. Menurutnya, reformasi tersebut harus didukung dengan sarana dan prasarana.
"Saya berharap layanan yang diberikan nantinya betul-betul prima, bahkan kalau bisa berkas pemohon pagi masuk, sore sudah bisa diambil dengan tanpa ada pungutan", kata Alfri Jamil. (hms)
0 comments:
Post a Comment