 |
| Wali Kota Palopo bersama Ketua DPRD Palopo dan para akademisi saat diskusi di Hill&Tiff. |
Salah satu yang dibicarakan adalah persoalan yang menimpa puluhan KK di Kelurahan Sampoddo dan Purangi, Kota Palopo, yang rumahnya telah dieksekusi. Judas menegaskan, pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya untuk melayani masyarakatnya yang tempat tinggalnya ikut dieksekusi.
Salah satunya, jika ada warga yang putus sekolah karena persoalan tersebut, maka pemkot akan mencarikan solusinya. Juga Dinsos tengah membuka posko untuk konsultasi jika ada warga yang bermasalah dengan psikologi.
"Soal eksekusi ini, sebenarnya dulu itu bukan dibatalkan, tapi cuma ditunda. Tapi sekarang kami tidak mampu lagi menundanya, karena tidak ada wadahnya di Palopo yang bisa batalkan keputusan MA," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Unanda Palopo, Andi Idrus, menuturkan, kasus wali kota selalu jelek di mata warga Sampoddo, sebenarnya persoalan jajaran wali kota yang tidak mampu memberikan pemahaman kepada warga tentang proses hukum yang ada. Sehingga seolah-olah wali kota salah di mata mereka.
"Saya kira, ini harus jadi bahan evaluasi bagi jajaran wali kota sampai ke tingkat lurah.Sebab ini kurangnya sosialisasi ke warga terkait sikap wali kota," tandasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Ketua DPRD Palopo Harisal A Latief, Rektor IAIN Palopo Dr Abdul Pirol, Wakil Rektor Unanda Palopo Andi Idrus, Kabag Humas Palopo Maksum Runi, para aktivis, diantaranya Sunandar Latief, Zirmayanto, dan aktivis serta akademisi lainnya. Juga para jurnalis se Kota Palopo. (tri)
0 comments:
Post a Comment